Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Lindungi Petani, Pemerintah Aceh Usulkan Minyak Nilam Aceh Jadi Komoditas SRG
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    Lindungi Petani, Pemerintah Aceh Usulkan Minyak Nilam Aceh Jadi Komoditas SRG

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh telah menyerahkan proposal usulan penetapan Minyak Nilam Aceh sebagai komoditas Sistem Resi Gudang (SRG) kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.

  • ARC-USK, ILO dan KPBI Inisiasi Sistem Resi Gudang untuk Lindungi Petani Nilam
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    ARC-USK, ILO dan KPBI Inisiasi Sistem Resi Gudang untuk Lindungi Petani Nilam

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masa depan komoditas minyak nilam Indonesia memasuki babak baru yang lebih menjanjikan. Melalui sebuah pertemuan strategis yang digelar di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC-USK) bersama International Labour Organization (ILO) dan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) menginisiasi penerapan Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) untuk komoditas emas cair tersebut.

  • Presiden Prabowo Dukung Pengendalian Impor Singkong, Prioritaskan Perlindungan Petani Lokal
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Presiden Prabowo Dukung Pengendalian Impor Singkong, Prioritaskan Perlindungan Petani Lokal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk mengendalikan impor singkong dan produk turunannya. Langkah ini diambil guna melindungi petani lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

  • Pemerintah Hapus Kuota Impor untuk Tekan Praktik Monopoli, Lindungi Petani Tetap Prioritas
    Ekonomi | 1 tahun lalu
    Pemerintah Hapus Kuota Impor untuk Tekan Praktik Monopoli, Lindungi Petani Tetap Prioritas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sistem kuota impor komoditas yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan bertujuan membuka keran impor besar-besaran, melainkan untuk mengakhiri praktik monopoli yang selama ini merugikan pelaku usaha dan petani dalam negeri.